BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pemerintah
adalah sebagai kepala suatu perekonomian yang mengatur dan menjalankan
perekonomian di Indonesia. Tentu saja dalam mengaturnya pemerintah mengalami
kesulitan dimana untuk mencapai tujuan yang memuaskan.
Salah satu
kesulitan yang terus menerus mendapat perhatian pemerintah Indonesia adalah masalah inflasi dan kemiskinan. Tujuan
jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku
berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi nol persen bukanlah
tujuan utama kebijakan pemerintah karena ia adalah sukar untuk dicapai. Yang
paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap
rendah. Begitu pula efeknya terhadap tingkat kemiskinan akan membuat rakyat
menderita. disini penulis akan mencoba mencari dampak yang menyebabkan dan
upaya yang akan dilakukan untuk pengentasan kemiskinan
Ada kalanya
tingkat inflasi dan tingginya angka kemiskinan meningkat dengan tiba-tiba atau
wujud sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi
pemerintah yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah
inflasi yang bertambah cepat ini pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang
bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan kembali.
1.2 Perumusan Masalah
1. Apa yang
dimaksud dengan inflasi ?
2. Apa
macam-macam inflasi ?
3. Apa
golongan-golongan dalam inflasi ?
4. Apa efek
yang timbulkan dari inflasi ?
5. Apa
dampak inflasi dalam perekonomian Indonesia dan kemakmuran masyarakat ?
6.
Kemiskinan Di Indonesia
7. dampak
dari kemiskinan
8. upaya
pngentasan kemiskinan
1.3 Tujuan
Makalah ini
dibuat dengan hasil perumusan masalah dari berbagai sumber baik dari buku,
internet, maupun hasil pandangan orang. Penulis berharap makalah ini dapat
memberikan pengetahuan tentang inflasi dan kemiskinan kepada pembaca baik itu
pengertian inflasi, macam inflasi, dampaknya yang merupakan kemiskinan.
BAB II
Metode penelitian
Untuk
menyelesaikan makalah ini penulis mencoba mencari banyak sumber agar karya
tulis ini dapat menghasilkan karya tulis yang maksimal. Untuk itu penulis
memperbanyak referensi dari internet karna begitu banyak pandangan pandangan
yang diberikan untuk judul makalah ini. Dan penulis juga mengambil sumber
referensi dari buku diktat kuliah yang di pinjam di perpustakaan Universitas
Gunadarma.
BAB III
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Inflasi
Dalam ilmu
ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan
terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh
berbagai faktor yaitu, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihannya
likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk
juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi
juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
Inflasi
adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga.
Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi.
Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi
jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menurus dan saling
mempengaruhi.
2.2 Macam-Macam Inflasi
2.2.1 Inflasi Tarikan Permintaan
Inflasi ini
biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan
kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya
menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan
jasa. Pengeluaran yang melebihi ini akan menimbulkan inflasi.
Disamping
dalam masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan permintaan juga dapat
berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik terus-menerus. Dalam masa
seperti ini pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk
membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau
meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut
menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut
menyediakan barang dan jasa. Maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi.
2.2.2 Inflasi Desakan Biaya
Inflasi ini
berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat
pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih
menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi
dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan
mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah
ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan
kenaikan harga-harga berbagai barang.
2.2.3 Inflasi Diimpor
Inflasi
dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini
akan wujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai
peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Satu
contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak dalam tahun
1970-an kepada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara pengimpor
minyak lainnya. Minyak penting artinya dalam proses produksi barang-barang
industri. Maka kenaikan harga minyak tersebut menaikkan biaya produksi, dan
kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga. Kenaikan harga
minyak yang tinggi pada tahun 1970-an ( yaitu dari US$3.00 pada tahun 1973
menjadi US$12.00 pada tahun 1974 dan menjadi US$30.00 pada tahun 1979)
menyebabkan masalah stagflasi yaitu inflasi ketika pengangguran adalah tinggi,
di berbagai negara.
Dengan
demikian stagflasi menggambarkan keadaan di mana kegiatan ekonomi semakin
menurun, pengangguran semakin tinggi dan pada waktu yang sama proses kenaikan
harga-harga semakin bertambah cepat.
2.3 Pembagian Tipe Golongan dalam
Inflasi
Berdasarkan
asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari
dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari
dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang
dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga
bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah
inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa
terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan
tarif impor barang.
Inflasi juga
dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika
kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang
tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun,
apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu
disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan
inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan
meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai
uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).
Berdasarkan
keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :
1. Inflasi
ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi
sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
3. Inflasi
berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi
(lebih dari 100% / tahun)
2.4 Efek yang di Timbulkan Inflasi
Inflasi
memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya
inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif
dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan
pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan
mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada
saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian
menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.
Orang
menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan
produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap
seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan
kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi
semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
Bagi
masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil
contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang
pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau
tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah.
Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti
misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya
dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat
inflasi.
Inflasi juga
menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun.
Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga,
nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan
investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha
membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.
Bagi orang
yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat
pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada
saat meminjam. Sebaliknya,kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan
mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika
dibandingkan pada saat peminjaman.
Bagi
produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih
tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan
temenyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen,
maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan
produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju
inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada
pengusaha kecil).
Secara umum,
inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong
kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif,
kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca
pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
2.5 Efek Inflasi dalam Perkembangan Ekonomi
dan Kemakmuran Indonesia
Inflasi yang
tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang
terus menerus meningkat menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak
menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk
tujuan spekulasi. Antara lain tujuan ini dicapai dengan membeli harta-harta
tetap seperti tanah, rumah dan bangunan. Oleh karena pengusaha lebih suka
menjalankan kegiatan investasi yang bersifat seperti ini, investasi produktif
akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun. Sebagai akibatnya lebih
banyak pengangguran akan terwujud.
Kenaikan
harga-harga menimbulkan efek yang buruk pula ke atas perdagangan. Kenaikan
harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing di pasaran internasional.
Maka ekspor akan menurun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang
semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi
lebih murah. Maka lebih banyak impor akan dilakukan. Ekspor yang menurun dan
diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam
aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk.
Disamping
menimbulkan efek buruk atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan
menimbulkan efek-efek terhadap individu dan masyarakat yaitu :
- Inflasi
akan menurunkan pendapat riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada
umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka inflasi akan
menurunkan upah riil individu-individu yang berpendapatan tetap.
- Inflasi
akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan
masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan
simpanan dalm institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan.
Nilai riilnya akan menurun apabila inflasi berlaku.
-
Memperburuk pembagian kekayaan. Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan
tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai riil pendapatannya, dan pemilik
kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai riil kekayaannya. Akan
tetapi pemilik harta-harta tetap (tanah, bangunan, dan rumah) dapat
mempertahankan atau menambah nilai riil kekayaannya. Juga sebagian penjual/
pedagang dapat mempertahankan nilai riil pendapatannya. Dengan demikian inflasi
menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan
pemilik-pemilik harta tetap dan penjual/ pedagang akan menjadi semakin merata.
2.6 Kemiskinan Di Indonesia
Kemiskinan
menurut Wikipedia bahasa Indonesia adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung,
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan.
Masalah
kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan global. di Indonesia masalah
kemiskinan seperti tak kunjung usai. masih banyak kita dapati para pengemis dan
gelandangan berkeliaran tidak hanya di pedesaan bahkan di kota-kota besar
seperti Jakarta pun pemandangan seperti ini menjadi tontonan setiap hari.
Kini di
Indonesia jerat kemiskinan semakin parah. Jumlah kemiskinan di Indonesia pada
Maret 2009 saja mencapai 32,53 juta atau 14,15 persen (www.bps.go.id).
Kemiskinan bukan semata-mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural
dan struktural.
Hari Susanto
(2006) mengatakan umumnya instrumen yang digunakan untuk menentukan apakah
seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat tersebut miskin atau tidak
bisa dipantau dengan memakai ukuran peningkatan pendapatan atau tingkat
konsumsi seseorang atau sekelompok orang. Padahal hakikat kemiskinan dapat
dilihat dari berbagai faktor. Apakah itu sosial-budaya, ekonomi, politik,
maupun hukum.
Menurut
Koerniatmanto Soetoprawiryo menyebut dalam Bahasa Latin ada istilah esse (to
be) atau (martabat manusia) dan habere (to have) atau (harta atau kepemilikan).
Oleh sebagian besar orang persoalan kemiskinan lebih dipahami dalam konteks
habere. Orang miskin adalah orang yang tidak menguasai dan memiliki sesuatu.
Urusan kemiskinan urusan bersifat ekonomis semata.
Bila kita
cermati kondisi masyarakat dewasa ini. Banyak dari mereka yang tidak mampu
memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bahkan, hanya untuk
mempertahankan hak-hak dasarnya serta bertahan hidup saja tidak mampu. Apalagi
mengembangkan hidup yang terhormat dan bermartabat.
Krisis
ekonomi yang berkepanjangan menambah panjang deret persoalan yang membuat
negeri ini semakin sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini dapat kita
buktikan dari tingginya tingkat putus sekolah dan buta huruf. Belum lagi
tingkat pengangguran yang meningkat “signifikan.” Jumlah pengangguran terbuka
tahun 2007 di Indonesia sebanyak 12,7 juta orang. Ditambah lagi kasus gizi
buruk yang tinggi, kelaparan/busung lapar, dan terakhir, masyarakat yang makan “Nasi
Aking.”
2.7 dampak kemiskinan
Dampak dari
kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks, diantaranya
:
1.
Pengangguran.
Dengan
banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan
karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan
mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran
telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan
dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat
pengeluaran rata-rata.
2.
Kekerasan.
Kekerasan-kekerasan
yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena
seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal.
Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga
keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok,
menodong, mencuri, atau menipu. belakangan banyak oknum-oknum yang menggunakan
modus penipuan melalui sms.
3.
Pendidikan
Tingkat
putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya
biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia
sekolah atau pendidikan. Karena untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah
kesulitan.
Kondisi
seperti ini membuat masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya
tingkat putus sekola berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan
begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih
layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu
bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.
4. Kesehatan
Seperti kita
ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik
pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos
pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh
kalangan miskin.
2.8 upaya pengentasan kemiskinan
Seperti
telah disinggung di atas bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks
dan multidimensional yang tak terpisahkan dari pembangunan mekanisme ekonomi,
sosial dan politik yang berlaku. Oleh karena itu setiap upaya pengentasan
kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan sampai keakar masalah. Jadi,
memang tak ada jalan pintas untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini.
Penanggulanganya tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa.
Komitmen
pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang disusun berdasarkan Strategi Nasional
Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Disamping turut menandatangani Tujuan
Pembangunan Milenium (atau Millennium Development Goals) untuk tahun 2015, dalam
RPJM-nya pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam pengentasan
kemiskinan untuk tahun 2009, termasuk target ambisius untuk mengurangi angka
kemiskinan dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009.
Dalam
pelaksanaan program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya bergantung
pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa
sebenarnya “si miskin” tersebut dan dimana ia berada. Kedua pertanyaan tersebut
dapat dijawab dengan melihat profil dari si miskin.
Ada tiga
ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga
yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP
AS$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin
tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada
pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya.
Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat
dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan
dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga,
mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah
merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.
Tiga cara untuk
membantu mengangkat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi,
layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut
menangani minimal satu dari tiga ciri utama kemiskinan di Indonesia, yaitu:
kerentanan, sifat multi-dimensi dan keragaman antar daerah (lihat Tabel 1).
Dengan kata lain, strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia
terdiri dari tiga komponen:
• Membuat
Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
Pertumbuhan
ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan.
Pertama, langkah membuat pertumbuhan bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan
kunci bagi upaya untuk mengkaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan
baik dalam konteks pedesaan-perkotaan ataupun dalam berbagai pengelompokan
berdasarkan daerah dan pulau. Hal ini sangat mendasar dalam menangani aspek
perbedaan antar daerah. Kedua, dalam menangani ciri kerentanan kemiskinan yang
berkaitan dengan padatnya konsentrasi distribusi pendapatan di Indonesia, apapun
yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan dapat dengan cepat
mengurangi angka kemiskinan serta kerentanan kemiskinan.
Membuat
pertumbuhan bermanfaat bagi masyarakat miskin memerlukan langkah untuk membawa
mereka pada jalan yang efektif untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini berarti
memanfaatkan transformasi struktural yang sedang berlangsung di Indonesia yang
ditandai oleh dua fenomena. Pertama, sedang terjadi pergeseran dari kegiatan
yang berbasis pedesaan ke kegiatan yang berbasis perkotaan. Kedua, telah
terjadi pergeseran yang menonjol dari kegiatan bertani (farm) ke kegiatan
non-tani (non-farm). Transformasi ini menunjukan adanya dua jalan penting yang
telah diambil oleh rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan di Indonesia.
• Membuat
Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
Penyediaan
layanan sosial bagi rakyat miskin baik oleh sektor pemerintah ataupun sektor
swasta-adalah mutlak dalam penanganan kemiskinan di Indonesia. Pertama, hal itu
merupakan kunci dalam menyikapi dimensi non-pendapatan kemiskinan di Indonesia.
Indikator pembangunan manusia yang kurang baik, misalnya Angka Kematian Ibu
yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas layanan yang tersedia
untuk masyarakat miskin. Hal ini lebih dari sekedar persoalan yang bekaitan
dengan pengeluaran pemerintah, karena berkaitan dengan perbaikan sistem
pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan layanan, dan bahkan proses
kepemerintahan. Kedua, ciri keragaman antar daerah kebanyakan dicerminkan oleh
perbedaan dalam akses terhadap layanan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya
perbedaan dalam pencapaian indikator pembangunan manusia di berbagai daerah.
Dengan demikian, membuat layanan masyarakat bermanfaat bagi rakyat miskin
merupakan kunci dalam menangani masalah kemiskinan dalam konteks keragaman
antar daerah.
Membuat
layanan bermanfaat bagi masyarakat miskin memerlukan perbaikan sistem
pertanggungjawaban kelembagaan dan memberikan insentif bagi perbaikan indikator
pembangunan manusia. Saat ini, penyediaan layanan yang kurang baik merupakan
inti persoalan rendahnya indikator pembangunan manusia, atau kemiskinan dalam
dimensi non-pendapatan, seperti buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Bidang lain yang memerlukan perhatian adalah perbaikan akses bagi masyarakat
miskin terhadap pelayanan untuk menekan kesenjangan antar daerah dalam hal
indikator pembangunan manusia. Di bidang pendidikan, salah satu masalah kunci
adalah tingginya angka putus sekolah di masyarakat miskin pada saat mereka
melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP.
• Membuat
Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
Di samping
pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran
untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi
kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan). Pertama,
pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan
terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan
sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi
ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk
memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi
kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Membuat pengeluaran bermanfaat bagi
masyarakat miskin sangat menentukan saat ini, terutama mengingat adanya peluang
dari sisi fiscal yang ada di Indonesia saat kini.
Pengurangan
subsidi BBM merupakan langkah besar ke arah pengeluaran publik pemerintah yang
lebih berpihak pada masyarakat miskin. Sampai saat ini, pengeluaran pemerintah
tidak selalu bisa secara efektif mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat
miskin untuk keluar dari kemiskinan. Ketika pemerintah memperoleh kelonggaran
fiskal menyusul realokasi subsidi BBM yang regresif, penting untuk memastikan bahwa
pengeluaran tersebut benar-benar berdampak positif bagi masyarakat miskin.
Sekarang pemerintah mempunyai kesempatan untuk menangani masalah kerentanan
tinggi masyarakat miskin di Indonesia dengan cara mengarahkan belanja
pemerintah ke dalam sistem jaminan sosial yang mampu mengurangi kerentanan
tersebut. Salah satu komponen penting dari realokasi pengeluaran pemerintah
adalah memusatkan perhatian pada upaya peningkatan penghasilan masyarakat
miskin. Pengeluaran pemerintah yang bisa berdampak langsung pada peningkatan
penghasilan juga akan berdampak positif pada penanganan kemiskinan. Salah satu
prioritas yang bisa dikedepankan-dan telah dimulai oleh pemerintah-ialah
memperluas cakupan pembangunan berbasis masyarakat (community driven
development atau CDD).
BAB IV
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Inflasi dan
kemiskinan adalah sebuah masalah yang menjadi salah satu sorotan pemerintah ,
inflasi ini menjadi suatu kesulitan dalam memajukan perekonomian Indonesia yang
berakibat kepada kemiskinan. Inflasi ini diartikan sebagai suatu proses dari
suatu peristiwa meningkatnya harga-harga secara umum secara terus-menerus
sehingga masyarakat kalangan menengah kebawah sulit untuk mencukupi kebutuhan
hidupnya. Inflasi ini berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan
oleh berbagai faktor diantaranya konsumsi masyarakat Indonesia yang selalu
meningkat, berlebihannya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan
spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi suatu
barang. Dengan kata lain inflasi ini juga merupakan proses menurunnya nilai
suatu mata uang secara terus-menerus.
3.2 Saran
1. mengatasi
Inflasi, pemerintah harus mempunyai sebuah kebijakan-kebijakan yang mempunyai
strategi bagus untuk mengurangi ataupun menanggulangi masalah inflasi ini.
Kebijakan tersebut bisa saja dalam kebijkan moneter ataupun kebijkan fiskal.
Dan adapun cara untuk mengatasi inflasi ini yaitu pemerintah menaikkan suku
bunga yang ada di Bank, lalu menjual surat-surat berharga BI, serta melakukan
kebijakan-kebijakan mengenai harga-harga yang ada di pasaran. Beberapa cara
tersebut dibuat untuk membuat masyarakat Indonesia rajin untuk menabung uang
mereka ke Bank dan juga dapat menekan peredaran uang yang ada. Jadi dengan cara
seperti tersebut dapat mengurangi ataupun mengatasi inflasi.
2. Masalah
kemiskinan hendaknya menjadi prioritas agar tidak menimbulkan masalah-maslah
lain. Dalam hal pengentasan kemiskinan perlu diperhitungkan kebijakan-kebijakan
apa yang cocok dengan profil kemiskinan yang sedang dihadapi
Dari dua hal
ini yang paling penting untuk diatasi terlebih dahulu ialah inflasi karena ini
yang akan berakibat fatal terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Jika inflasi
tidak teekendali otomasti kemiskinan akan merebak dalam kehidupan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Sukirno,
Sadono.2011.Makroekonomi Teori Pengantar edisi ketiga .Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Inflasi
http://rizkyamandaekonomi.blogspot.com/2011/03/makalah-perekonomian-indonesia_27.html
http://www.ekonomirakyat.org/index4.php
http://els.bappenas.go.id/upload/other/MDGs%20dan%20Masalah%20Kemiskinan%20di%20Indonesia.htm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar